Catatan Perpajakan Tahun 2017

0
59

Catatan Perpajakan Tahun 2017
Muhith A. S. Harahap, SH. MH*

Tahun 2017 telah berlalu. Presiden Joko Widodo dan jajarannya pantas bersyukur dengan dua kabar baik di bidang perekonomian yang berhasil diraih pada tahun 2017. Pertama adalah kenaikan peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil. Hal kedua, perbaikan kinerja otoritas perpajakan di tahun 2017 setelah lunglai di tahun 2015 dan 2016.

Kenaikan peringkat utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB layak disyukuri karena Pemerintah Indonesia terakhir mendapatkan status BBB pada tahun 1995 atau sekitar dua puluh dua tahun yang lalu. Dengan status ini, Fitch Ratings memberi pendapat bahwa Indonesia mampu menjaga kebijakan moneter sehingga aliran dana investor asing yang keluar dari Indonesia tidak begitu berdampak terhadap perekonomian.

Ditambah lagi langkah makro pemerintah yang berhati-hati menekan utang luar negeri membantu stabilitas pasar lebih baik. Sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara layak investasi atau investment grade. Terpenting, Indonesia masuk klasifikasi negara yang memiliki kemampuan membayar utang.

Fitch Ratings juga memperkirakan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan meningkat menjadi 5,4 persen pada tahun 2018 atau naik 0,3% dibanding PDB tahun 2017.

Isu kedua, soal kinerja otoritas perpajakan di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak) yang berhasil mengamankan penerimaan pajak sebesar 1.151,5 triliun rupiah pada tahun 2017 juga layak disyukuri. Hal ini berarti, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di bawah kepemimpinan Robert Pakpahan berhasil mengamankan 89,74% target penerimaan pajak yang dibebankan pada APBN tahun 2017.

Meski belum berhasil mengumpulkan target 100% atau sejumlah 1.283,6 triliun rupiah, akan tetapi kinerja penerimaan Ditjen Pajak tahun 2017 perlu diapresiasi karena realisasi penerimaan tumbuh secara konsisten meski kondisi perekonomian sedang lesu di tahun 2017. Kondisi kritis Ditjen Pajak di tahun 2015 dan 2016 karena hanya mampu mengumpulkan 81% penerimaan berhasil diputus pada tahun 2017.

Melonjaknya penerimaan pada tahun 2017 (89%) setelah dua tahun berturut-turut hanya berhasil mencapai 81% tentu adalah sinyal positif yang diberikan Ditjen Pajak. Pegawai Ditjen Pajak yang berjumlah tiga puluhan ribu seolah-olah sedang menyampaikan pesan bahwa mereka sudah kembali pada jalur yang diharapkan. Mereka sudah berhasil melewati titik kritis.

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak tahun 2017 ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,6% dibanding tahun 2016. Akan tetapi, jika mengeluarkan penerimaan pajak dari hasil amnesti pajak, program yang berakhir bulan Maret 2017, maka pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tahun 2017 melesat ke angka 12,4%.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak yang berjumlah 12,4% sebenarnya melampaui target pertumbuhan sektor industri, pertambangan, perbankan, retail dan lainnya yang berada di kisaran 7%-10%.

Meski perlu diapresiasi, akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak perlu mendapat catatan khusus. Hal ini terkait dengan gagalnya kantor yang berpusat di Jalan Gatot Subroto ini mengamankan target pajak APBN selama sembilan tahun berturut-turut.

Sejak tahun 2009, penerimaan pajak tidak pernah mencapai 100%. Penerimaan terbaik dalam sembilan tahun terakhir terjadi pada tahun 2011. Pada tahun ini Ditjen Pajak berhasil mengisi pundi-pundi negara sebanyak 97% dari target pajak.

Berkaca pada realisasi penerimaan sembilan tahun terakhir, Ditjen Pajak nampaknya perlu mengikuti strategi negara-negara di The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu tren yang perlu diuji coba efektifitasnya adalah soal pemisahan fungsi revenue dan treasury. Hampir semua negara-negara anggota OECD memisahkan fungsi revenue dan treasury dan nampaknya kinerja mereka menjadi lebih baik.

Isu ini, meski sudah masuk prolegnas tahun 2017 melalui RUU KUP, belum menunjukkan tanda-tanda akan disahkan dalam waktu dekat oleh DPR. Padahal dengan pengesahan RUU KUP ini, maka pemisahan fungsi revenue dan treasury dapat segera direalisasi sebagaimana komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam beberapa kesempatan.

Dengan pembentukan otoritas perpajakan yang mandiri dan independen, maka dunia perpajakan di Indonesia bisa dengan cepat merespon perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan dunia pajak.

Jika sudah menjadi lembaga otonom, maka sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, otoritas perpajakan tidak memerlukan proses panjang untuk membuat regulasi di bidang perpajakan apabila diperlukan.

Semoga saja para pemangku kepentingan di negeri ini menyikapi isu pajak dengan sangat serius karena penerimaan pajak mempengaruhi nasib dua ratus juta lebih penduduk di Indonesia.

*Penulis adalah Sekretaris Klaster Kebijakan Publik KA KAMMI (Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)

LEAVE A REPLY