Maimon Herawati: Menjadi Pekerja Media yang Excellent

0
258

Bermain cantik di dunia jurnalistik sebenarnya sederhana saja. Bagi seorang jurnalis Muslim, ia cukup mengikuti tuntunan Islam yang sebenarnya menjadi rujukan etika seorang jurnalis. Seperti, verifikasi fakta di lapangan. Dalam Islam dikenal dengan istilah tabayun. Islam menuntun umatnya untuk menegakkan kebenaran sepahit apa pun. Islam juga melarang menerima sogokan serta mengecam keras membuat berita yang mengada-ada. Pengada-ada, pemfitnah, dan sejenisnya diistilahkan dengan kaum munafik yang mendapatkan ancaman keras dalam Islam.

Menurut dosen jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Maimon Herawati, jika suatu media sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, berarti sudah berada di jalur yang benar. “Membawa nilai-nilai Islam ke dalam dunia jurnalistik, berarti mereka sudah menjadi pekerja media yang excellent,” katanya. Berikut petikan wawancara selengkapnya bersama wartawan Republika, Hannan Putra.

Apa peran penting pers Islam bagi Indonesia?

Pers yang tujuannya menegakkan kebenaran dan menerapkan kode etik yang benar, sebenarnya itu sudah Islam. Tak perlu lagi memberinya label pers Islam atau bukan Islam. Kalau kita membuat label pers Islam dan pers bukan Islam, ditakutkan pada akhirnya ada pengotak-ngotakan. Itu bukan sesuatu yang diperlukan. Katakanlah, suatu media melaksanakannya secara idealis, dengan sendirinya ia sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tinggal bagaimana pers ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam. Jika kita kembali pada tujuan keberadaan umat Islam itu sendiri, yaitu untuk ibadah. Inilah yang kemudian menjadi misi dari peradaban ini, yaitu menjadi guru peradaban. Pertanyaannya, bagaimana agar pers ini berguna sebanyak-banyaknya bagi umat. Selanjutnya, bagaimana hal itu bisa membantu umat Islam dalam melaksanakan peran-peran yang tadi.

Bagi umat Islam, tentu yang dituntut bagaimana pers yang ada ini bisa menyebarkan nilai-nilai yang disenangi Allah. Sehingga, bisa menciptakan masyarakat menjadi lebih Islami dan berakhlakul karimah.

Apa perbedaan signifikan pers Islam dulu dan kini?

Sebelum era reformasi, perusahaan media harus mempunyai surat izin menerbitkan (SIUP). Sedangkan, setelah era reformasi, undang-undang yang terkait kewajiban memiliki SIUP sudah dihapus. Persoalannya, sebelum era reformasi, media massa menjadi terkekang. Kalau mereka berani, mereka akan dibekukan SIUP. Tapi, kalau mereka tidak berani, mereka akan dibiarkan hidup oleh pemerintah.

Ini yang mendidik media-media yang ada sebelum reformasi untuk selalu melihat, kira-kira konten mereka disukai oleh penguasa atau tidak. Maka, kita akan menemukan media-media yang istilahnya terlihat bijaksana. Namun, kalau dalam ruang kuliah, itu kita istilahkan pengecut. Alasannya, karena cenderung terlalu berhati-hati melihat titik berdirinya di hadapan pemerintahan.

Inilah media-media sebelum era reformasi. Mereka tidak lagi menjadi pengawas kekuasaan. Namun, setelah era reformasi, siapa saja boleh membuka media. Siapa yang punya uang, bisa mendirikan media atau penerbitan. Sehingga, pada akhirnya, yang bermain di sini adalah kekuasaan uang. Jika ada uang, maka bisa punya media.

Media setelah reformasi juga sangat terkait dengan agenda setting. Kalau kita bisa membentuk opini publik, maka kita bisa membuat agenda pemberitaan di masyarakat yang masif diberbagai platform media. Sehingga, kepentingan yang memiliki uang diterima oleh publik. Ini sangat terkait dengan kekuasaan politik juga. Orang yang punya uang cenderung ingin bermain di tataran kekuasaan. Mereka cenderung akan menggunakan media sebagai alat.

Sebenarnya kalau dilihat, ada banyak perusahaan media yang rugi. Tetapi, kenapa terus dipertahankan, karena media itu menjadi alat bagi kekuasaan atau alat politik bagi pemilik medianya.

Mana yang lebih baik dan ideal? Sebenarnya sama saja, sama buruknya. Kalau dulu diberangus oleh Orde Baru. Mereka dilarang banyak berbicara sesuatu yang berbeda dari yang diinginkan pemerintah. Kalau sekarang media banyak menjadi alat bagi pemilik medianya.

Sedangkan, media Islam ini beda lagi. Saya pikir, banyak media yang muncul sebagai alat ideologi. Bagaimana membedakannya, media industri cenderung mengedepankan pada perputaran uang atau rating. Sedangkan, media Islam cenderung mengedepankan dakwah. Bagi mereka istilahnya “sampaikan, walau satu ayat”. Media Islam berpikirnya bagaimana dakwah bisa tersebar banyak. Walaupun ada yang melihat dari banyaknya jumlah klik.

Media yang cenderung hanya mengedepankan jumlah klik atau rating saja, memiliki peluang untuk memelintir judul berita. Kita lihat saja, ada judul yang berbeda dengan konten. Itu ada saya lihat, walau tidak banyak.

Benarkah media Islam digunakan untuk situs radikal?

Sebenarnya kata radikal harus dilihat lagi maknanya. Menurut tafsirannya, radikal itu sesuatu yang sampai kepada root, mendasar, atau perubahan yang keras secara politik. Jadi, radikal itu perubahan yang sampai kepada prinsip mendasar.

Kalau definisi ini dipakai sesuai makna yang sebenarnya, sebenarnya tidak masalah. Media itu memang harus radikal. Misalnya, dari banyak Tuhan (berhala) sampai kepada hanya menuhankan Allah. Ini bisa dimaknai radikal juga.

Sekarang ini, kata radikal ini masuk pada permainan wacana yang ada di Indonesia. Radikal mengacu pada orang-orang yang memelintir beberapa ayat dan dipakai oleh kepentingan kelompok tertentu. Saya pikir, di antara 19 website yang diblokir itu memang ada yang perlu diajak berdiskusi. Siapa tahu mereka tidak paham bahwa mereka sudah “tersasar dalam berpikir”.

Kalau saya selalu melihat manusia itu berproses. Perubahan itu selalu terjadi. Mungkin dia dulu di sini, setelah kita diskusi siapa tahu dia menjadi mendapatkan hal-hal baru.

Bagaimana proses pemberedelan media setelah era reformasi?

Sebetulnya tidak ada pemberedelan lagi kalau sudah era reformasi. Menurut Undang-Undang SIUP, pemberedelan tidak diperlukan lagi. Siapa saja boleh menerbitkan media massa dan tidak ada yang boleh memberedelnya. Kecuali, kalau mau menggunakan Undang-Undang ITE. Namun, yang ada di UU ITE, hal-hal yang dibahas adalah persoalan yang terkait dengan konten negatif, seperti pornografi, kekerasan, dan materi yang arahnya negatif.

Apa makna kebebasan pers setelah era reformasi?

Kalau saya mengatakan, kebebasan setelah reformasi itu adalah kebebasan yang kebablasan. Sebenarnya ada hak jawab, ada somasi juga. Namun, ada juga aturan-aturan yang membantu supaya media ini bertanggung jawab. Media ini konteksnya mencari uang sebanyak-banyaknya melalui “klik” di akun media. Harus ada tanggung jawab, walau terhadap diri sendiri. Ini yang hilang dari media setelah reformasi.

Ini yang membedakan, kalau dulu mereka dilimit (dibatasi) pemerintah, sekarang mereka dibatasi hit (capaian) atau klik dan rating. Inilah yang membuat media yang dulu tidak bisa secara bebas menyampaikan kejadian-kejadian yang real perlu bungkus-bungkus yang mengaburkan fakta, kalau sekarang mendramatisasi kejadian supaya mendapatkan kunjungan dari pembaca.

Siapakah yang boleh melakukan penutupan media?

Kasus pemberedelan 19 situs tersebut, yang meminta Menkominfo untuk memblokir adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sedangkan, yang digunakan Menkominfo ini adalah aturan yang digunakan beberapa waktu lalu. Aturan itu dikeluarkan Bapak Tiffatul Sembiring beberapa saat sebelum selesai menjadi menteri. Aturan itu sebenarnya mengacu lebih kepada konten yang bersifat negatif, seperti berisi muatan pornografi, penipuan, perjudian, dan lain-lain.

Persoalannya, walaupun ada yang seperti ini, makna kata terorisme yang digunakan BNPT sebagai alasan pemberedelan belum clear. Apa ukurannya sebuah media itu dikatakan memuat konten radikal atau terorisme?

Walau saya tidak melihat semua, ada beberapa yang saya perhatikan. Seperti Dakwatuna.com. Saya tidak melihat Dakwatuna ini memuat konten terorisme, kok. Dewan Pers mengatakan, website yang diblokir ini bukan bagian media pers atau bukan media massa. Ini tidak bisa juga karena syarat-syarat untuk pendirian media massa online ada badan hukumnya. Selain itu, ada alamatnya, ada dewan redaksi, mengikuti kode etik jurnalistik, dan seterusnya.

Dari syarat-syarat pendirian media online berdasarkan UU Pers, sudah terpenuhi. Kalau kita turunkan secara jujur, ada beberapa dari website yang diblokir tersebut secara riil bisa masuk kategori pers. Hidayatullah, misalnya. Itu hanya bentuk konvergensi media saja. Sebelumnya, mereka sudah punya BY BEST OFFERS MAJALAH cetak. Kemudian, mereka baru mempunyai versi online-nya. Sama seperti Republika, ada cetak dan online-nya juga. Jadi, mengapa bisa dikatakan bukan sebagai bagian dari pers?

Bagaimana seharusnya media Islam itu dalam mencemplungi dunia pers?

Kalau sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya sudah benar. Tidak banyak syarat untuk bermain di dunia pers. Sebagai dosen jurnalistik, saya memesankan, kalau mahasiswa sudah membawa nilai-nilai Islam ke dalam dunia jurnalistik mereka, mereka sudah menjadi pekerja media yang excellent.

Mulai dari cek ricek atau bahasa jurnalistiknya verifikasi fakta, itu kan di dalam Islam disebut tabayun. Lalu, hanya kepada kebenaran dan tidak menerima sogokan berita. Ini di dalam Islam juga ada larangan dalam menerima sogokan seperti itu.

Jadi, kalau seorang calon jurnalis atau pemilik media menjalankan nilai-nilai Islam, mereka sudah menjadi jurnalis yang profesional. Persoalannya, beberapa teman yang mengelola media online belum banyak yang mengenal kode etik jurnalistik. Media online ini kadang mereka tidak mempunyai reporter. Mereka melakukan kecurangan. Kalau dalam kelas, kita menyebutnya curacy journalism.

Mereka mengambil sumber-sumber dari yang lain kemudian memberikan masukan terhadap sumber-sumber tersebut. Jadi, seperti mengolah data yang sudah mereka dapat dari sumber-sumber yang lain. Ini kan ada sebenarnya caranya. Kalau kita ingin melakukan curacy journalism yang mengambil dari sumber-sumber, maka sumbernya itu juga harus bisa diakses, yakni sumber yang bisa dipercaya. Baru kemudian bisa lolos di dalam media online.

Pesan Anda untuk media Islam Tanah Air?

Sebenarnya pers itu sendiri punya peran untuk mendidik, walaupun juga ada peran untuk menghibur. Pendidikan ini sebenarnya yang utama dari nilai-nilai pers yang ideal. Kita selalu dihadapkan, apa yang diajarkan di kampus pada kenyataannya berbeda yang terjadi di lapangan. Apa yang kami bicarakan di kelas-kelas dan saya ajarkan kepada mahasiswa, saya pikir itu semua untuk kebaikan manusia, termasuk umat Islam. Namun, ketika di lapangan, hal itu berbeda dengan realitasnya.

Kita mengharapkan praktik jurnalistik kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan, nilai kemanusiaan tentunya nilai yang Islami. Persoalannya selalu ada ketika mahasiswa masuk ke dunia nyata atau industri, mereka merasakan apa yang mereka pelajari di dalam kelas sangat berbeda dengan apa yang dipraktikkan di industri. Jadi, jika ditanya caranya, tidak bisa dijawab dengan sederhana.

Bagi pengelola media agar lebih mengedepankan idealisme daripada komersialismenya. Dan untuk para pekerjanya untuk lebih meletakkan loyalitas mereka kepada kebenaran saja. (Sumber:Hafidz Muftisany/Republika/10/4/15)

LEAVE A REPLY